KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DPRD KOTA SERANG

BY

TUJUAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang, disebutkan bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu :

  1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda);
  2. Fungsi Anggaran; dan
  3. Fungsi Pengawasan.

Ketiga fungsi  tersebut diselenggarakan oleh DPRD dalam kerangka representasi rakyat di daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014, bahwa untuk menyelenggarakan fungsi dan hak, DPRD diberikan tugas dan wewenang antara lain yaitu :

  1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
    1. Memperhatikan dan mendalami landasan filosofis, sosiologis dan yuridis setiap raperda yang akan diusulkan, disusun dan dibahas bersama dengan Pemerintah Kota Serang;
    2. Mengupayakan setiap peraturan daerah yang akan ditetapkan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah;
    3. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian teknis lainnya sesuai dengan substansi/ materi muatan raperda, serta Instansi vertikal pada setiap pembahasan raperda termasuk dengan Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah provinsi daerah lain;
    4. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Kota Serang dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan substansi materi/muatan raperda;
    5. Mengupayakan kegiatan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat/pemangku kepentingan/ Stakeholders pada setiap pembahasan raperda;
    6. Mengikutsertakan narasumber, perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli serta Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD.
  1. Fungsi Anggaran
    1. Menyusun, membahas dan memberikan persetujuan mengenai APBD yang diajukan oleh walikota secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Mengupayakan terlaksananya penganggaran program dan kegiatan secara proporsional, pada bidang-bidang yang telah diprioritaskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
    3. Menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien;
    4. Mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada.
  2. Fungsi Pengawasan
    1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, APBD, serta peraturan pelaksanaannya;
    2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2019;
    3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah;

Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Serang Tahun 2019.

Hubungi Kami


Statistik Kunjungan


Kontak Kami