Raperda Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

BY

Kota Serang - Rapat Paripurna DPRD Kota Serang Tentang Pandangan dan/ atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Serang. Kamis 31/02/2019.

Rapat Paripurna DPRD Kota Serang yang membahas Tentang Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Serang Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Serang dan Tanggapan atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Walikota serta Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Serang.

Walikota Serang (Syafrudin) menyampaikan apresiainya atas pandangan umum fraksi-fraksi, yang telah memberikan tanggapan, saran dan masukan yang positif terhadap raperda usul walikota yang dinilai memiliki maksud dan tujuan yang baik. Yang telah dilaksanakan senin (28/01/2019)

Lanjutnya, “pada intinya semua fraksi sependapat bahwa Raperda dimaksud dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD secara sungguh-sungguh dan cermat”.

Syafrudin memberikan jawaban atau tanggapan kepada setiap Fraksi-fraksi DPRD Kota Serang terhadap Raperda tentang penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembangan kepada Pemerintah Kota Serang. yang diawali dengan  Fraksi Golkar yang disampaikan agar pemerintah daerah dapat melakukan ketegasan terhadap pengembangan yang masih belum menyerahkan prasarana, sarana utilitas perumahan kepada pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jawaban terhadap Fraksi PDI Perjuangan perlu sebagai penyesuaian kondisi eksiting dari perda Nomor 11 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembangan kepada pemerintah daerah di Kota Serang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syafrudin berterima kasih atas Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi Madani. yang memberikan dukungan dan sepakat pada tahap pembahasan dan juga sependapat atas usul Raperda untuk dibahas lebih lanjut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syafrudin, menanggapi dukungan Fraksi Nasdem terhadap Perda nomor 11 Tahun 2012 yang muatannya tidak cukup dengan perubahan dengan alasan sudah tidak sesuai dengan lampiran huruf D UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pembagian urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan pemukiman pada sub urusan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, hanya pada penyelenggaraan Power Supply Unit (PSU) perumahan, sedangkan permukiman menjadi kewenangan Provinsi. 

Adapun tanggapan dan/ atau jawaban terhadap Fraksi Hanura bahwa Raperda diharapkan dapat memberikan kepastian Hukum dan sebagai acuan pemerintah Daerah dalam memberikan suatu kebijakan, menyusun dan membahas Raperda harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan prasarana, sarana utilitas oleh pengembangan harus berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Itulah tanggapan dan/ atau jawaban dari Walikota Serang (Syafrudin) atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Serang. (Firman Humas)

Hubungi Kami


Statistik Kunjungan


Kontak Kami