DPRD Minta Kenaikan TPP ASN di Kota Serang Disesuaikan Beban Kerja

BY

Kota Serang– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk menaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Serang  pada tahun 2020 mendatang mendapat kritik dari Wakil Ketua II DPRD Kota Serang Budi Rustandi.

Menurutnya, Pemkot Serang dalam menaikkan TPP para ASN harus berdasarkan indikator-indikator yang ada, nantinya indikator tersebut menjadi rujukan pemkot dalam menentukan ASN mana yang berhak mendapat kenaikan TPP.

“Terkait TPP ASN yang jadi tolak ukurnya adalah beban kerja berat mislanya. Jangan sampai disamakan antara OPD yang mempunyai beban kerja ringan disamakn dengan OPD yang mempunyai beban kerja yang berat. Contohnya jangan sampai disamakan antara kabid di PU dan Kabid di perpustakaan TTP nya disamakan kan gak nyambung, atau dengan kabid di Bappeda yang suka lembur bahakn takbiran pun masih tetap kerja menyusun APBD,” Kata Budi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/8/2019).

Selain itu, Lanjut Budi, yang harus jadi perhatian Pemkot Serang dalam kenaikan TPP adalah guru. Sebab hingga saat ini beban kerja yang diemban para guru terbilang berat, maka kata Budi, yang berhak dan menjadi hal prioritas dalam kenaikan tersebut adalah guru.

“Nah seharusnya guru itu harus jadi program prioritas, kalau tidak jadi prioritas efeknya guru banyak yang pindah jangan sampai gara-gara msalah ini guru pda pindah sedangkan kita ini masih kekurangan guru,” ungkap Politisi Partai Gerindra yang juga calon pimpinan DPRD Kota Serang.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, pihaknya Akan menganggarkan kenaikan TPP sebesar Rp30 miliar.

“Secara keseluruhan itu untuk TPP sekitar Rp30 miliar. Jadi sebetulnya kita efisiensikan kaya honor (kegiatan), tahun depan itu sudah gak ada lagi, jadi semuanya di TPP saja,” kata Wachyu

Sementara itu, untuk besaran TPP yang diterima sesuai dengan tarif yang ditentukan dan bervariasi sesuai dengan pangkat jabatan masing-masing. Seperti pejabat eselon II tidak dengan eselon III dan lainnya. “Bisa jadi jaya kemarin, kenikan per jabatannya ada yang 50 persen ada yang dibawah 10 persen. Jadi kenikan itu belum kita putuskan,” tandasnya. (Lb/Ar/Red)

Hubungi Kami


Statistik Kunjungan


Kontak Kami