Bapemperda Lakukan Evaluasi Propemperda 2017

JAKARTA – Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Serang melaksanakan rapat dengan beberapa agenda seperti evaluasi pelaksanaan Propemperda 2017, pembahasan rancangan perda usul inisiatif DPRD Tahun 2018 serta persiapan penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) di lingkungan DPRD Tahun 2018  pada tanggal 5-7 Oktober 2017 lalu. Rapat dipimpin langsung oleh ketua Bapemperda Moh. Rus’an ini didampingi oleh anggota Bapemperda dan dihadiri pula oleh Bambang Janoko dan Amanudin Toha selaku pimpinan DPRD.

Berdasarkan Propemperda Kota Serang Tahun 2017 tercatat 14 raperda yang dilaksanakan pembahasan selama kurun 2017 serta 1 raperda di luar Propemperda 2017 yakni Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Serang yang merupakan amanat dari terbitnya PP 18 Tahun 2017.

Hasil evaluasi Bapemperda terhadap kelimabelas raperda tersebut tercatat sekurangnya 10 raperda hingga saat ini masih dalam proses pembahasan pansus dan/atau proses tahapan fasilitasi Provinsi Banten. Terdapat dua raperda yang sudah ditetapkan dalam paripurna DPRD dan tiga raperda lainnya belum disampaikan oleh Walikota Serang dalam rapat paripurna DPRD.

Sebagai tindak lanjut atas beberapa usulan raperda inisiatif yang diterima Bapemperda melalui Sekretariat DPRD, terdapat sekurangnya sebelas raperda. Dari sebelas usulan tersebut Bapemperda meloloskan lima raperda yang akan disampaikan dalam rapat paripurna internal tanggal 9 Oktober 2017. Masing-masing pengusul akan menyampaikan penjelasan kepada anggota DPRD atas raperda yang diusulkannya untuk kemudian “diuji” melalui pandangan delapan fraksi atau anggota sebelum ditetapkan dalam keputusan paripurna tentang Program Pembentukan Perda (Propemperda) di lingkungan DPRD Tahun 2018. Kelima “bakal calon” raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Raperda tentang Penyandang Disabilitas; Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame; Raperda tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; dan Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.